Meskipun dikenal sebagai negara yang penuh toleransi, Indonesia masih memiliki PR besar berupa kekerasan antar umat beragama.

Kekerasan antarpemeluk agama, terutama antara kelompok mayoritas minoritas, masih menjadi ancaman. Menurut data dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, dari 2.392 kasus kekerasan yang terjadi, sebanyak 65 persen atau 1.554 kasus di antaranya berawal dari isu agama. Untuk itu negara perlu hadir untuk melindungi kehidupan antar umat beragama, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.

Perlindungan umat beragama menjadi fokus kerja Pemerintahan Jokowi-JK, sehingga pemerintah perlu menggagas undang-undang yang dapat melindungi kehidupan beragama. Inisiatif ini diambil oleh Kementerian Agama dengan mengadakan seminar mengenai RUU Perlindungan Umat Beragama. Acara ini menghadirkan beberapa narasumber seperti Saleh Partomoan Daulay, Ketua KomisiVIII DPR RI, Hafid Abbas sebagi ketua Komnas HAM, Romo Benny Susetyo dari Setara Institue, dan KH Hasyim Muzadi, Sekjen International Conference of Islamic Scholar (ICIS). Acara itu menghadirkan Luqman Hakim Saifuddin Menteri Agama sebagai keynote speaker membuka acara.

Luqman Hakim mengakui kehidupan beragama di Indonesia relatif baik, namun memiliki beberapa catatan agar kualitas kehidupan beragama di Indonesia kian kondusif. “Ada pihak yang terabaikan oleh negara terkait ibadah. Tidak pas-nya regulasi dan relasi sosial yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Pemerintah ada untuk melindungi keyakinan umat beragama. Pemerintah harus melayani umat beragama yang beragam seperti memfasilitasi, pemberdayaan, dan pengaturan. Umat bergama juga harus mau diatur,” ujar Luqman Hakim.

Dalam seminar itu, Luqman Hakim menekankan beberapa poin penting, antara lain; pertama, hak-hak penganut agama di luar agama yang diakui belum terfasilitasi dengan semestinya. Kedua kasus pendirian rumah ibadah bagi sebagian besar masyarakat belum tersosialisasi dengan baik. Ketiga isu penyebaran dakwah yang semakin marak dan meningkat namun berisi materi yang menimbulkan gesekan antar masyarakat. Keempat maraknya kekerasan terhadap minoritas. Dan terakhir semakin meningkatnya intoleransi yang berpangkal pada pemahaman yang sempit.

Kekerasan umat beragama terjadi karena hukum yang ada tidak berfungsi akibat tumpang tindih dan miskoordinasi. RUU Perlindungan Beragama memiliki ruang untuk memproteksi umat beragama untuk beribadah. Negara sebagai penengah tidak boleh berpihak pada salah satu atau beberapa agama, tanpa memperhatikan keadilan terhadap agama lain. “Dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi masyarakatnya,” tegas Luqman yang juga pernah menjabat menteri agama di era SBY itu

Sementara itu Hafid Abbas menyatakan kontrak sosial sebagai basis pemikiran bahwa rakyat memiliki hak yang banyak. Namun aparatur negara mempunyai kewenangnan banyak namun hak yang terbatas. Kewenangan yang banyak menyebabkan kewajiban bertambah. Pembatasan hanya boleh dilakukan untuk beberapa hal untuk melindungi ketertiban umum.

RUU Perlindungan Agama akan menimbulkan banyak polemik yang harus diantisipasi. Satu warga negara pun tidak boleh diabaikan. RUU ini tidak boleh memarjinalkan kelompok-kelompok tertentu. Dalam konteks pemahaman dan perlindungan umat beragama tentu memiliki kacamata yang berbeda, “Mayoritas dan minoritas tak perlu ada dalam konteks pemahaman agama. Namun dalam konteks pelayanan mayoritas dan minoritas merupakan hal yang penting, yang mayoritas banyak kebutuhannya,” ujar Saleh Partomoan

Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi dan empat pilar kebangsaan, segala keputusan demokrasi harus diputuskan dengan cara demokrasi. Dalam menyebarkan agama atau berdakwah tidak boleh dengan cara melakukan pemaksaan dan pembodohan, apalagi dilakukan secara terselubung serta dengan kekerasan.

LDII memiliki organiasi dan keagamaan yang baik,” ujar Saleh Partomoan

“Indonesia terdiri dari berbagai macam umat layaknya pasar bebas. Siapa yang pandai jualan, akan mendapatkan umat yang banyak, saya ingin belajar militansi dari LDII. LDII memiliki militansi yang tinggi, akan tetapi justru dapat berkontribusi positif bagi bangsa Indonesia. LDII memiliki organiasi dan keagamaan yang baik,” ujar Saleh Partomoan. Sebagaimana yang diungkapkan Saleh Partomoan, dakwah harus dengan rasional, humanisme, akal sehat, dan santun. Ia menganjurkan intropeksi diri sehingga masyarakat dapat kembali ke jalan yang benar.

“Agama harus membuahkan persatuan, karena setiap agama punya universalisme agama atau amalan agama yang berlaku untuk semua makhluk di dunia. Kita harus menghindari transnasional agama yang merupakan kondisi politik agama dalam suatu negara yang belum tentu cocok jika dipindahkan kenegara lain. Hal ini dapat menciptakan ancamaman bagi keutuhan NKRI,” ujar Hasyim Muzadi.

Menurut Hasyim, setiap agama memiliki kesamaan dan perbedaan. Sama-sama menawarkan kebaikan, perbedaannya hanya terletak pada ritual. “Yang beda jangan dipaksakan sama, yang sama jangan sekali-kali dibedakan. Ini merupakan persatuan fisiologis bukan teologis,” ujar Hasyim. Pemikiran dalam agama apapun harus diperlakukan sama dalam kehidupan NKRI. Jadi kekerasan atas nama agama hendaknya tidak dijadikan justifikasi untuk menindas kaum lain, sebagai satu kesatuan masyarakat Republik Indonesia. (Khoir/Reza/LINES)

Source:ldii.or.id

Internet mulanya digunakan sebagai media komunikasi. Namun, lambat laun internet digunakan untuk penyebaran pornografi. Ironinya, pornografi bukan hanya dinikmati orang dewasa, anak-anak dan remaja juga memanfaatkan internet untuk melihat pornografi.

Dirjen Aplikasi dan Telematika Kemenkominfo Bambang Heru Tjahjono menyayangkan masyarakat juga mulai mengunggah pornografi. Padahal, sesuatu yang sudah diunggah tidak bisa dihapus sama sekali, bahkan di masa yang akan datang. Masyarakat kian rentan terpapar pornografi, karena Indonesia belum memiliki lembaga sertifikasi keamanan data yang dapat menjamin keamanan data, sehingga rentan dengan peretas.

Bambang mengungkapkan pornografi merupakan isu utama dan serius, yang harus menjadi perhatian seluruh dunia, karena industri pornografi telah menjadi industri. Menurut data Majalah Forbes, industri pornografi US$ 14 miliar per tahun. “Untuk membendung pornografi perlu ketegasan dan komitmen bersama,” tegas Bambang. Orangtua berperan dalam membentuk moral anak untuk menghindarkan anak dari paparan pornografi, sedangkan pemerintah berperan dari segi regulasi dan penegakan hukum.

Kemenkominfo juga bekerja sama dengan berbagai LSM dan ormas dalam penanggulangan pornografi di internet. Salah satunya dengan LDII, yang telah bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk menggelar Gerakan Internet Sehat sejak 2008. Salah satu wujudnya adalah melakukan kampanye, pelatihan, dan seminar atau lokakarya. Pada Senin (29/12), DPP LDII bekerja sama dengan Kemenkominfo dan MUI menggelar lokakarya Gerakan Internet Sehat: Penganggulangan Penyalahgunaan ICT untuk Pornografi.

Fidelis Waruwu, Direktur Education Training & Consulting dan Staff Pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara sebagai salah satu pembicara, mengingatkan pemerintah dapat menetapkan pembatasan aturan, namun batasan tidak banyak manfaat jika tidak ada cara positif untuk menyalurkan energi generasi muda. Menurut Fidelis pornografi menjadi fenomena yang mempengaruhi kehidupan dan berdampak pada generasi muda. “Untuk mencegahnya perlu gerakan bersama antara orangtua, pendidik, dan seluruh tokoh masyarakat,” ujar Fidelis.

Penyadaran ini dapat dilakukan dengan memposisikan generasi muda merasa aman, bernilai, berharga, dan dipahami baik dari orangtua maupun guru. Sedapat mungkin menghilangkan peluang-peluang terciptanya akses konten pornografi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat yang mengembangkan kepribadian anak dan membantu penemuan identitas anak.

Tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh agama pun dinilai turut berperan menanggulangi pornografi. Contohnya, menyaring hal-hal yang berbau pornografi, sehingga saat portal internet dibuka, tidak menampilkan gambar porno tersebut. Diharapkan, ormas-ormas termasuk ormas Islam dapat bekerja sama dengan KPI melakukan teguran terhadap tayangan-tayangan berbau pornografi.

Aris Sabam Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (PA) mendukung langkah LDII. Menurutnya, membendung industri pornografi sangat sulit. Maka, melindungi anak dari paparan pornografi adalah sangat penting. LDII sebagai lembaga dakwah memiliki peran strategi, untuk membangun karakter dan moral anak sehingga mereka menjauh dari pornografi.

Tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh agama pun dinilai turut berperan menanggulangi pornografi. Contohnya, menyaring hal-hal yang berbau pornografi, sehingga saat portal internet dibuka, tidak menampilkan gambar porno tersebut. Diharapkan, ormas-ormas termasuk ormas Islam dapat bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) melakukan teguran terhadap tayangan-tayangan berbau pornografi.

Tingginya masalah pornorgrafi dan menyasar ke anak-anak perlu ditangani dengan tim-tim tertentu. Pornografi menjadi adiksi dan akhirnya permisif, mencari korban penyaluran. Seperti contoh dari games bagi anak penting, namun bagaimana membuat games yang edukatif dan interaktif untuk anak. Terutama dalam hal pemahaman pornografi. Jangan sampai warnet menjadi sarana yang nyaman bagi anak untuk mengakses konten pornografi ataupun mencari tahu tentang pornografi.

Realitanya, pengakses pornografi ada 45 juta di Indonesia dari 8,5 juta pengguna internet. Indonesia darurat sejak 4 tahun terakhir karena lebih dari 45% terjadi kejahatan seksual. Terutama kejahatan seksual terhadap anak. Aris Merdeka Sirait dari KPAI menyampaikan anak berhak dilindungi dari segala eksploitasi dan penganiayaan, yang kedua, hak anak merupakan hak asasi manusia yang tak bisa dipisahkan.
Namun ironisnya, kejahatan seksual justru terjadi didalam rumah. Di mana 82% berasal dari keluarga menengah ke bawah. 10 dari kejahatan seksual, enam diantaranya adalah incest. Kejahatan ini termasuk dalam catatan Pusdatin Komnas Anak yaitu, sebanyak 21.689.797 kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan di 179 kabupaten kota. Merajalelanya pengaruh tontonan pornografi dan pornoaksi, runtuhnya ketahanan keluarga atas nilai agama, sosial, etika moral serta degradasi nilai solidaritas dan pengaruh gaya hidup yang tidak diimbangi dengan kemampuan ekonomi, menjadi penyebab kejahatan seksual.

Ditambah lagi, keberpihakan kepada anak dalam penegakan hukum atas kasus kejahatan seksual belum mencerminkan keadilan. Sehingga pelaku kejahatan masih bebas mengulangi perbuatannya. Pelaku kejahatan seksual tidak hanya orang dewasa, Komnas Anak menemukan sekitar 237 kasus dengan anak dibawah 14 tahun sebagai pelakunya. Ini disebabkan anak yang sudah kecanduan pornografi. Komnas Anak melakukan penelitian dari 2.016 anak kelas 4, 5 dan 6 SD di Jabodetabek dalam kurun 2012-2013 ditemukan 67% anak kecanduan pornografi. Dengan 22% melihat dari situs internet dan hiburan rakyat, 17% dari games, 12% melalui televisi dan 6% dari telepon genggam.

Lantas, bagaimana melindungi anak dari pornografi? Aris memaparkan, penerapan regulasi dengan ketat mengenai pelarangan situs bermuatan pornografi, memastikan program internet sehat masuk desa, pemblokiran situs pornografi dan situs porno anak, membuat layanan masyarakat kreatif dan aktif untuk berkampanye tentang pornografi, serta edukasi kepada orang dewasa tentang internet sehat, merupakan cara yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari pornografi. “Indonesia hebat adalah Indonesia yang berhasil memblokir pornografi,” tandas Aris.

Sementara itu Ketua DPP LDII Chriswanto Santoso meminta masyarakat, terutama kepada orangtua, agar lebih mengawasi anak-anak mereka. Terutama mengajarkan mereka mengenai nilai-nilai luhur, dengan memberikan pendidikan seks sejak dini. “Memisahkan tidur antara anak laki-laki dan perempuan, melarang mereka mandi bersama, merupakan contoh yang dilakukan Rasulullah agar anak bisa menjaga diri sejak dini,” papar Chriswanto.

Dengan perkembangan teknologi, Chriswanto meminta kepada orangtua untuk lebih dekat kepada anak. Membuka ruang komunikasi yang lebih lebar, sehingga mereka tidak mengandalkan internet untuk curhat, sehingga secara tak langsung menghindarkan anak-anak dari bahaya pornografi di internet. (Noni/LINES)

source:ldii.or.id