Jakarta (13/8) – Situasi terbatas akibat wabah Covid-19 yang terjadi tidak boleh menyurutkan semangat membentuk generasi unggul, hal ini diungkapkan Ketua DPP LDII Chriswanto Santoso dalam web seminar bertajuk “Membentuk Pondok Pesantren Sehat di Era Pandemi Covid-19” yang digelar hari ini (10/08).

Seminar online yang dihadiri para pengasuh Pondok Pesantren, pimpinan Boarding School, pengelola Ponpes Pelajar dan Mahasiswa (PPM) di lingkungan LDII, Satgas Covid-19 LDII Provinsi se-Indonesia, serta pengurus DPP LDII dari keseluruhan 34 propinsi bahkan luar negeri berjumlah sebanyak 324 titik lokasi.

Membahas pandemi Covid-19 yang belum dapat berhenti dalam waktu dekat menurut para ahli, menjadi keprihatinan bersama yang perlu antisipasi. Melalui seminar online ini, diharapkan narasumber bisa saling berbagi gagasan bagaimana mengelola pondok pesantren agar memiliki standar protokol kesehatan yang jelas, hal ini ditegaskan oleh Chriswanto Santoso saat pembukaan acara.

“Di era pandemi, meskipun sekolah umum masih belum full melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka, pondok pesantren berdasarkan keputusan Menteri Agama telah mengijinkan sebanyak 8.085 Ponpes membuka pondoknya untuk menerima santri dalam proses KBM,” ujar Chriswanto.

Sistem pendidikan pondok pesantren tidak bisa disamakan dengan sekolah umum, harus ada interaksi bersama antara kyai dan santri, santri dan santri, atau pembimbingnya. Karakter pondok itu yang menjadi tantangan bagi pondok menghadapi pandemi covid-19. Pondok pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu kauniyah saja, namun juga merupakan tempat pembinaan karakter dan mental dengan penerapan pada kehidupan sehari-hari.

Pembinaan tidak boleh berhenti, sementara di beberapa berita sudah muncul kasus penularan wabah di beberapa pondok pesantren, karena itu perlu memunculkan statement protokol kesehatan yang jelas agar pondok pesantren tetap terjaga kesehatannya. “Ini yang perlu diantisipasi agar kegiatan belajar mengajar terus berjalan,” kata Chriswanto.

Webinar yang digelar ini diharapkan memunculkan langkah-langkah yang bisa diadopsi untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus Covid-19 pada pondok pesantren di seluruh tanah air. Panduan-panduan yang dikemukakan oleh para narasumber agar menjadi evaluasi dan dijadikan solusi terbaik bagi pengelola pondok, pengurus, serta pembimbing santri untuk mewujudkan pondok pesantren yang sehat bagi santri.

Protokol kesehatan yang hingga kini tidak kurang disampaikan dari pemerintah, meski sudah disebarluaskan juga di lingkungan pondok pesantren, tapi belum menjadi standar umum secara keseluruhan. Ponpes harus terus berjalan, tapi perlu panduan bersama yang seragam. “Karenanya diharapkan ada pemerataan informasi, salah satunya menghilangkan gap perception yang berbeda. Juga menghindarkan adanya gap digital, bahkan pondok pesantren sekarang menerapkan proses digital, tujuannya menciptakan santri yang berkualitas, berkarakter, dan terjaga kesehatannya,” kata Chriswanto.

Sejalan dengan hal itu, narasumber yang hadir mewakili Kementerian Agama, Basnang Said dari perwakilan Dirjen Pendidikan Islam, mengatakan, meskipun sudah ada perijinan langsung dari Menteri Agama, ponpes tetap menghadapi masa adaptasi dan penyesuaian pola hidup di masa pandemi covid-19 ini, salah satunya seperti harus vakum lama dari kegiatan belajar mengajar atau pemulangan santri agar tidak terjadi penyebaran lebih lanjut.

Dari Kemenag, Basnang menambahkan, upaya yang dilakukan berdasarkan data EMIS atau sistem rekapitulasi data pokok pendidikan Islam yang dimiliki Kemenag, yakni pondok pesantren yang terdaftar akan menerima bantuan dari pemerintah sebesar 2,5 Triliun.

Rincian bantuan tersebut yakni berupa bantuan operasional kepada pesantren, baik penyelenggara pendidikan atau pesantren kesatuan pendidikan, bantuan pembelajaran secara daring, insentif bagi tenaga pengajar dan pendidik di lingkungan pesantren, serta dukungan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan sarana dan prasarana untuk memenuhi protokol kesehatan. “Kemenag tidak bekerja sendiri, tapi juga bekerjasama dengan Kementerian PUPR, Kemensos, Kementerian Desa, dan Gugus Tugas Covid-19, serta Pemerintah Daerah,” ujar Basnang.

Pelaksanaan program tersebut tentunya menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi di setiap pondok pesantren.  Basnang mengatakan agar ponpes secara internal bekerjasama dengan aparat kesehatan dan gugus tugas covid-19 di sekitarnya.

“Aturan yang disampaikan oleh pemerintah, tidak sulit diterapkan di pondok pesantren, karena ponpes memiliki pola hidup yang menganut kepatuhan kepada kyai atau pimpinan ponpes, “ kata Basnang. (FF/N/Lines)

Jakarta (13/8). Pondok pesantren (Ponpes) merupakan lembaga pendidikan yang unik. Ponpes tak hanya mencetak SDM berkualitas dari sisi kognitif namun juga karakter, dengan sosok kyai sebagai guru sekaligus panutan. Santrinya pun mulai dari puluhan hingga puluhan ribu. Pesantren juga dibiayai secara swadaya. Saat terjadi pandemi, posisi ponpes sangat rentan, tatanan yang sudah terbangun selama ratusan tahun bisa rusak dalam sekejap.

Hal itu mendorong DPP LDII menggelar webinar pada 10 Agustus 2020, dengan tema “Menjadi Pondok Pesantren Sehat pada Era Pandemi Covid-19”. Acara ini menghadirkan Kasubdit Pendidikan Pesantren Kementerian Agama Dr. H. Basnang Said. S.AG, M.Ag, Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan, Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dr. Ina Agustina Isturini, MKM. Keduanya mewakili lembaga pemerintah.

Sementara dari institusi ponpes diwakili Ketua Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama yang juga staf khusus Presiden bidang Keagamaan, KH. Abdul Ghafar Rozin dan dr. Dani Pramudya, Sp.EM, Satgas Covid-19 LDII selaku Koordinator Tim Kesehatan Ponpes Minhajurrosyidin. Webinar ini juga menghadirkan peneliti pandemi dr Griffith University Australia, dr. Dicky Budiman, M.Sc, PH. PhD (Can). Tampil sebagai moderator Redaktur Republika Online (ROL) Nashih Nasrullah.

Dalam sambutannya, Ketua DPP LDII Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc, mengatakan acara tersebut diikuti oleh 337 pribadi dan lembaga yang mewakili pondok pesantren, pondok pesantren pelajar dan mahasiswa (PPPM), boarding school, Satgas Covid-19 LDII, serta beberapa Satuan Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Peserta tersebar di Indonesia hingga mancanegara.

“Menurut para ahli, pandemi ini belum dapat berhenti dalam waktu dekat dan menjadi keprihatinan bersama yang perlu antisipasi. Melalui seminar online ini, diharapkan narasumber bisa saling berbagi gagasan bagaimana mengelola pondok pesantren agar memiliki standar protokol kesehatan yang jelas,” ujar Chriswanto Santoso saat pembukaan acara.

Penyebaran Covid-19 juga perlu diantisipasi karena Kementerian Agama telah mengizinkan 8.085 pesantren untuk beraoperasi kembali dan menerima santri, “Sistem pendidikan pondok pesantren tidak bisa disamakan dengan sekolah umum, harus ada interaksi bersama antara kyai dan santri, santri dan santri, atau pembimbingnya. Karakter pondok itu yang menjadi tantangan bagi pondok menghadapi pandemi covid-19,” ujar Chriswanto. Pondok pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu kauniyah saja, namun juga merupakan tempat pembinaan karakter dan mental dengan penerapan pada kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, jangan sampai Covid-19 itu mengakibatkan pembinaan SDM umat Islam di pesantren-pesantren terhenti, “Ini yang perlu diantisipasi agar kegiatan belajar mengajar terus berjalan. Umat Islam harus menemukan cara agar kegiatan ponpes terus berjalan. Dan para kyai, guru, dan para santri bisa terus belajar dengan aman, nyaman, dan terjaga kesehatannya,” kata Chriswanto.

Harapannya, webinar yang dihelat DPP LDII memunculkan langkah-langkah yang bisa diadopsi untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus Covid-19, pada pondok pesantren di seluruh tanah air. Panduan-panduan yang dikemukakan oleh para narasumber agar menjadi evaluasi dan dijadikan solusi terbaik bagi pengelola pondok, pengurus, serta pembimbing santri untuk mewujudkan pondok pesantren yang sehat bagi santri.

Sejalan dengan hal itu, narasumber Basnang Said dari Dirjen Pendidikan Islam, Kemenag mengatakan, meskipun sudah ada perizinan langsung dari Menteri Agama Fachrul Razi, ponpes tetap menghadapi masa adaptasi dan penyesuaian pola hidup pada masa pandemi covid-19 ini, “Untuk itu pesantren-pesantren yang terdaftar dalam data Kemenag akan memperoleh bantuan dari pemerintah sebesar Rp2,5 triliun,” ujar Basnang.

Rincian bantuan tersebut yakni berupa bantuan operasional kepada pesantren, baik sebagai penyelenggara pendidikan atau sebagai satuan pendidikan, bantuan pembelajaran secara daring, insentif bagi tenaga pengajar dan pendidik di lingkungan pesantren, serta dukungan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan sarana dan prasarana untuk memenuhi protokol kesehatan. “Kemenag tidak bekerja sendiri, tapi juga bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kemensos, Kementerian Desa, dan Gugus Tugas Covid-19, serta Pemerintah Daerah,” ujar Basnang.

Pelaksanaan program tersebut tentunya menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi di setiap pondok pesantren. Basnang mengatakan agar ponpes secara internal bekerjasama dengan aparat kesehatan dan gugus tugas covid-19 di sekitarnya. (*)

Jakarta (1/8) . Ir H Prasetyo Sunaryo, MT, Ketua DPP LDII yang sekaligus koordinator think tank DPP LDII meninggal dunia. Prasetyo Sunaryo salah satu tokoh LDII yang dekat dengan wartawan, meninggal dunia pada Jumat, 31 Juli 2020, pukul 19.40. Prasetyo Sunaryo meninggal dunia dalam usia 72 tahun di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Jakarta Pusat.

Prasetyo Sunaryo merupakan tokoh di balik langkah-langkah strategis DPP LDII. Kepiawaiannya dalam berorganisasi ia dapati sejak SMAN 3 Malang dan berlanjut saat kuliah. Bahkan menjadi Ketua Dewan Mahasiswa ITB pada 1974-1975. Prasetyo Sunaryo saat itu, harus mengkonsolidasikan para aktivis dan mahasiswa ITB usai peristiwa Malari.

Selain itu Prasetyo menduduki jabatan Sekretaris Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), lembaga yang berisi tokoh intelektual dan pemikir Islam, yang didirikan oleh Presiden RI BJ Habibie yang saat itu menjabat Menteri Riset dan Teknologi pada 1990. Prasetyo Sunaryo juga pernah menduduki jabatan anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Utusan Golongan pada akhir 1990-an.

Menjelang masa pensiun, Prasetyo Sunaryo dan koleganya turut dalam pendirian Lembaga Bantuan Teknologi (LBT) dan kelompok think tank Pradigma Institut. LBT dikenali sebagai lembaga yang bekerja sama dengan berbagai pihak dalam isu-isu strategis berkaitan dengan energi dan pangan. Sementara Paradigma Institut mengkaji isu-isu politik global dan nasional. Prasetyo Sunaryo juga aktif dalam Dewan Riset Nasional (DRN).

Prasetyo Sunaryo merupakan tokoh dibalik kerja sama LDII dengan lembaga-lembaga di Jepang dan kedutaan besar negeri tetangga. Ia pencetus ‘Ayo Hormati Guru’ bersama almarhum Ketua Umum DPP LDII Abdullah Syam. Ia pula yang mempertemukan UMKM se-Asia Tenggara dalam acara konferensi UMKM ASEAN pada 2015. Jerih payahnya itu berhasil mempertemukan UMKM di negara-negara ASEAN untuk saling bekerja sama.

Ia selalu mengingatkan, UMKM di Asia Tenggara harus saling bekerja sama bukan bersaing, sehingga saling menguatkan dalam menghadapi produk-produk global, “Saling menyuplai bahan sehingga yang tercipta iklim bisnis kerja sama bukan kompetisi, agar makin kompetitif di pasar global. Kolaborasi menjadi kunci,” ujarnya. Prasetyo Sunaryo juga menjadi anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Pada Musyawarah Nasional (Munas) DPP LDII pada 2005, Prasetyo Sunaryo mendorong masuknya anak-anak muda di bawah usia 30 tahun dari berbagai profesi dan disiplin ilmu. Hal tersebut, didasari pemikirannya, agar gerak organisasi semakin lincah dalam era yang semakin digital. Sekaligus membangun sistem pengkaderan, agar para generasi muda LDII bisa belajar banyak dari para senior mereka, dalam menggerakkan organisasi sekaligus menghadapi dinamika perubahan zaman. Ia juga mendorong lahirnya Majalah Nuansa Persada, LDII News Network (LINES), LDII TV, dan Satuan Komunitas Pramuka Sekawan Persada Nusantara.

Dalam lima tahun terakhir, Prasetyo Sunaryo mendorong DPP LDII untuk fokus kepada delapan bidang pengabdian, sebagai respon LDII terhadap dinamika global, yakni: wawasan kebangsaan, keagamaan, pendidikan, ekonomi syariah, kesehatan dan herbal, ketahanan pangan dan lingkungan hidup, energi terbarukan, dan teknologi digital.

Delapan klaster tersebut didorong DPP LDII untuk dilaksanakan hingga tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) LDII, sebagai respon LDII terhadap kondisi global yang mengalami berbagai krisis, di antaranya pangan, energi dan air. Prasetyo Sunaryo juga menjadi tokoh yang perhatian terhadap bidang kemandirian generasi muda, yang merupakan salah satu ijtima para ulama LDII, untuk mewujudkan generasi Tri Sukses (alim-faqih, berakhlak mulia, dan mandiri).

Bahkan Prasetyo Sunaryo mendorong kemandirian energi, pangan, dan air dengan terus mendorong pemerintah dan DPR, memandang energi sebagai kebutuhan pokok, bersama sandang, pangan, dan papan. Menjelang akhir hayatnya, Prasetyo Sunaryo aktif mendorong desain ketahanan pangan, baik di tingkat keluarga maupun komunitas – khususnya di lingkungan warga LDII.

Di sela-sela perawatannya, ia terus berkoordinasi dengan para pengurus DPP LDII, guna mendorong ketahanan pangan untuk dijadikan prioritas utama LDII pada masa pandemi. Wafatnya Prasetyo Sunaryo merupakan kehilangan besar bagi LDII, salah satu pemikir paling aktif itu meninggalkan banyak karya, yang harus diteruskan oleh para generasi muda LDII. (*)

PALU – Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Sulawesi Tengah mengirimkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Masamba, Luwu Utara. Dalam hal ini warga LDII Sulawesi Tengah mengumpulkan dana dan akan dikirimkan ke Masamba, Luwu Utara, Kamis (30/07/20).

Bantuan tersebut langsung diserahkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Sulawesi Tengah Agussalim Sutan Marhum, S.pd., M.M. beserta jajaran pengurus lainnya. Bantuan yang dimaksud adalah uang tunai sebesar Rp.37.500.000.

Menurut Informasi, Bantuan ini akan diserahkan langsung ke salah satu posko relawan yang berada di Masamba, Luwu Utara, berupa uang tunai yang langsung ditransfer melalui rekening Bank. Bantuan yang disalurkan oleh LDII Sulawesi Tengah ini didapatkan melalui penggalangan dana oleh warga LDIISulawesi Tengah, dari tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota/Kabupaten, sampai tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kelurahan/Desa.

Agussalim mengungkapkan bahwa bantuan ini didapatkan sebab koordinasi yang baik antara DPD Kota/Kabupaten se Sulawesi Tengah.

“Alhamdulillah dengan segala upaya untuk mencari dana yang dilakukan oleh warga LDII sebab adanya koordinasi yang bagus antara DPW dan DPD Kota/Kabupaten Sulawesi Tengah, sehingga membuahkan hasil dalam bentuk dana walaupun nilainnya tidak seberapa”.

Agussalim juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah yang ada di Masamba, dan meminta maaf belum bisa menyerahkan secara langsung ke lokasi sebab adanya pandemi ini.

“Karena ini dalam situasi covid sehingga kemampuan kita hanya bisa menyalurkan bantuan melalui rekening, seandainya tidak ada covid kami akan langsung terjun ke lokasi dengan membawa relawan-relawan kami untuk melihat dan menyerahkan bantuan secara langsung”.

LDII Sulawesi Tengah terdiri dari 13 DPD Kota/Kabupaten, 43 PC Kecamatan, dan 70 PAC Kelurahan/Desa. (ZFR Lines)

Medan, 27/07 – Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPW LDII) Sumatera Utara telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Tanah, dengan mengambil tema” Dengan Sosialisasi Sertifikasi Tanah Kita Wujudkan Tertib Administrasi Pertanahan”.

Dalam pembukaannya, Ketua DPW LDII Sumatera Utara Ir.H.Agus Purwanto menyampaikan agar peserta serius mengikuti acara, mengingat materinya sangat penting, sehingga diharapkan bisa membantu dalam menyelesaikan terkait adminitrasi pertanahan di daerahnya masing-masing. “Dengan penguasaan tertib administrasi pertanahan diharapkan warga bisa mengurus kepemilikan tanahnya dan juga tanah-tanah masjid serta area penunjangnya,” tambah Agus.

Selanjutnya pemateri oleh Purnabakti Staf Ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruang Ir.H.Sudarsono,MM. Dalam paparannya H.Sudarsono menitikberatkan pada mekanisme bagaimana menyelesaikan permasalahan terhadap ahli waris, hibah, hak milik dan sengketa disampaikan dengan jelas dan gamblang.

Disamping itu juga menyampaikan prosedur terkait perubahan yayasan yang bersifat umum ke Yayasan yang bersifat sosial keagamamaan dangan harapan yayasan mempunyai hak milik. Ia juga berpesan agar tanah-tanah sarana ibadah berupa Masjid, Aula, Sekolah, Pondok pesantren, PPM, PPPM yang status tanahnya belum jelas untuk dapat segera diselesaikan sehingga kedepannya dalam menjalankan ibadah bisa tenang tentram dan semakin lancar , turun temurun sampai ila yaumil qiyamah.

Adapun peserta terdiri dari Wanhatda, Pengurus Harian DPW LDII Sumut, Pengurus Harian Yayasan Al Fath Medan dan Ketua DPD Kab/Kota. Alhamdulilallah antusias peserta sangat luar biasa terbukti dalam sesi tanya jawab/diskusi berjalan dengan baik, kemudian ditutup oleh Wanhatda KH.Kasto Semun. “Semua warga LDII supaya segera menyelesaikan administrasi pertanahan sehingga mempunyai status tanah yang jelas dan sah, sampai bersertikat, sehingga kita menjadi warga LDII yang tertib administrasi pertahanan. Marilah kita menjadi warga negara yang baik,” pesan H.Kasto Semun.  [rk/wicak]