Palu (19/8). Menteri Agama RI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi membuka secara resmi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada Rabu, 19 Agustus 2020.  Rapimnas digelar untuk memilih Pejabat (PJ) Ketua Umum yang sedang kosong, usai Ketua Umum DPP LDII Abdullah Syam meninggal dunia pada Juli lalu. PJ Ketua umum nantinya akan diberi amanah untuk menggelar musyawarah nasional (Munas) dan melanjutkan program kerja DPP LDII sebelum munas.

Mengawali sambutannya, Menag mengucapkan duka cita mendalam atas wafatnya Ketua Umum DPP LDII Abdullah Syam, “Semoga almarhum khusnul khatimah. Apresiasi mendalam saya ucapkan juga pada Ketua DPP LDII Chriswanto Santoso dan Sekretaris Umum Dody Taufik yang telah mengundang saya dalam Rapimnas LDII 2020,” ujar Fachrul Razi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Sulawesi Tengah Agussalim Sutan Marhum, Spd., M.M. berharap supaya PJ Ketua Umum agar bisa cepat dilaksanakan. Agussalim mengajak kepada seluruh anggota LDII Sulawesi Tengah untuk menerima apapun hasil dari Rapimnas nanti.

“Harapan kami supaya Rapimnas ini cepat dilaksanakan dan cepat ditentukan PJ yang baru, karena tanpa adanya PJ Ketua Umum roda organisasi tidak akan berjalan dengan baik,” Ujar Agussalim. LDII Sulawesi Tengah sendiri mendirikan 7 studio mini yang tersebar diseluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Menag mengajak keberagaman keagamaan dan aliran di Indonesia dapat semakin memperkaya bangsa Indonesia. “Dalam setiap agama terdapat beberapa aliran yang berbeda, namun ini tidak menjadikan bangsa bercerai berai, tapi memperkaya bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Menag mengimbau agar kemajemukan senantiasa dipelihara sehingga tidak menimbulkan disintegrasi bangsa. Toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghormati kesenjangan budaya sehingga tercapai kesamaan sifat. Toleransi dapat dijaga dengan tiga syarat; pertama merasa senasib sepenanggungan, kedua punya rasa kebangsaan nasionalisme dan ketiga menghargai hak setiap warga negara. Terkait dengan LDII, Menag sangat senang LDII banyak hadir di masyarakat dengan kegiatan yang sangat produktif.

Dalam sambutannya, Menag juga memperkuat pentingnya moderasi beragama. Moderasi beragama menitikberatkan cara berhubungan dengan teman-teman yang berbeda agama, atau agama yang sama namun pandangannya berbeda. “Visi utama adalah mewujudkan islam sebagai rahmatal lil alamin,” jelasnya. (ZFR Lines)

PALU – DPP LDII akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2020, untuk memilih pelaksana tugas (Plt) ketua umum yang sedang kosong, usai Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah Syam meninggal dunia pada Juli lalu. Plt ketua umum nantinya akan diberi amanah untuk menggelar musyawarah nasional (Munas) pada masa mendatang dan melanjutkan program kerja DPP LDII sebelum munas.

Ketua DPP LDII Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc  memaparkan kesiapan Rapimnas, yang sangat strategis bagi LDII, “Keberlanjutan program LDII dalam membantu pemerintah dan kemajuan umat Islam, menjadi perhatian LDII dalam Rapimnas,” ujar Chriswanto. Menurut Chriswanto, pada tahun depan, DPP LDII akan mempersiapkan Musyawarah Nasional (Munas). Di samping itu, pejabat ketua umum yang akan terpilih mendapat kewenangan untuk bertindak atas nama organisasi secara penuh.

Rapimnas ini akan dilaksanakan secara online sesuai protokol kesehatan. Akan ada 482 titik secara yang mengikuti Rapimnas secara online, “Satu titik ada 5 sampai 10 orang,” ujar Chriswanto. Menurutnya, Rapimnas LDII dihadiri kurang lebih akan dihadiri 34 DPW Provinsi dan 456 DPD kabupaten kota, dengan total peserta 2.500 orang.

Sementara itu, Ketua DPW LDII Sulawesi Tengah, Agussalim Sutan Marhum, S.pd., M.M menyebutkan ada 7 studio mini yang disiapkan oleh DPW LDII Sulawesi Tengah untuk mengikuti kegiatan Rapimnas 2020 secara daring yang digelar pada 19 hingga 20 Agustus 2020.

“Alhamdulillah berdasarkan data, kita mempersiapkan 7 studio mini, yang pertama studio mini provinsi yang berada di kota Palu, kemudian ada di Toli-toli, Kotaraya, Poso, Ampana, Banggai, serta Banggai Kepulauan”.

LDII Sulawesi Tengah sendiri tersebar di 13 kota dan kabupaten mulai dari kota Palu, kab Sigi, Kab Donggala, Kab Parigi Moutong, kab Buol, kab Morowali, kab Morowali Utara, kab Poso, kab Tojo Una-una, kab Toli-toli, Kab Banggai, kab Banggai Kepulauan, dan kab Bannggai Laut.

Kontribusi Berkelanjutan LDII untuk Indonesia Bangkit dan Maju merupakan tindak lanjut hasil dari Rakernas LDII tahun 2018, yang menghasilkan program kerja delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa,

“Bidang itu adalah Kebangsaan, Pendidikan umum, Pendidikan agama, Teknologi dan kecerdasan buatan, Kesehatan Herbal, Ekonomi Syariah, Pertanian dan lingkungan hidup, dan energi terbarukan,” ujar Chriswanto.

Sebelumnya DPP LDII melakukan audiensi dengan Menteri Agama RI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi untuk melaporkan persiapan Rapimnas.

Mendengar hal itu, Fachrul Razi memberi tanggapan positif. Ia mengatakan, membina umat adalah kewajiban Bersama, “Maju mundurnya Indonesia pun sangat ditentukan oleh umat Islam karena merupakan  umat terbesar di Indonesia,” ujar Fachrul Razi. Untuk itu, moderasi dalam kehidupan beragama sangat diperlukan agar tercipta Indonesia yang kondusif dan maju.

“Moderasi beragama sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah. Kami mengajak kawan-kawan agar moderat, bukan dalam agamanya. Namun cara berhubungan dengan teman-teman yang berbeda agama, atau agama yang sama namun pandangannya berbeda.  Saya dengan senang hati akan membuka rapimnas LDII,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Fachrul Razi  meminta LDII untuk berpartisipasi dalam program pemerintah untuk meningkatkan jembatan kesetiakawanan antar masyarakat. Contohnya, ia ingin meningkatkan kerukunan umat beragama dan Pendidikan di Papua. Rata rata pendidikan masyarakat di sana hanya sebatas tamatan SD sampai SMP, sementara yang maju adalah pendatang.

“Kami juga akan memberikan pembekalan kepada para penceramah agama khususnya di Papua. Namun karena pandemi Covid-19, rencana kami tertunda. Yang terpenting ceramahnya itu mengutamakan keindonesiaan. Saya senang jika LDII menjadi bagian dari program ini,” ujar Fachrul Razi. Kementerian Agama juga akan mengundang LDII dalam program juru dakwah atau da’i bersertifikat.

DPP LDII dalam pertemuan tersebut senada dengan program Kementerian Agama, untuk membangun jembatan kesetiakwanan. Selama ini, para pengurus LDII di pusat maupun di tingkat daerah-daerah aktif dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dalam FKUB tersebut, LDII turut membantu pemerintah menguatkan jembatan itu. (ZFR Lines)

Lines (10/08) – Dr. Ina Agustina Isturini, M.KM., Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan, Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI mengatakan bahwa pondok pesantren (Ponpes) merupakan aset berharga dalam pengendalian Covid-19 di Indonesia.

“Jumlah pesantren yang mencapai 28 ribu dengan total warga pesantren lebih dari 20 juta jiwa merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia,” ujar Ina Agustina dalam webinar “Pondok Pesantren Sehat pada Era Pandemi Covid-19” pada Senin, 10 Agustus 2020. Kegiatan itu dihadiri kurang lebih 315 peserta yang terdiri dari pengasuh Pondok Pesantren, pimpinan Boarding School, pengelola Ponpes Pelajar dan Mahasiswa (PPM) di lingkungan LDII, Satgas Covid-19 LDII Provinsi se-Indonesia, dan pengurus DPP LDII.

Peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan Covid-19 memiliki arti sangat penting. Partisipasi aktif warga pesantren, pembinaan dan kerjasama dengan Puskesmas dan Gugus Tugas/ Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sangat penting untuk keberhasilan pencegahan penyebaran Covid-19 di Ponpes. “Keberhasilan Ponpes akan memberikan kontribusi bermakna dalam peningkatan status kesehatan masyarakat Pesantren dan umumnya berperan untuk penanganan pandemi di Indonesia maupun dunia saat ini,” jelas Ina.

Apa itu Covid-19?

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Merupakan jenis virus baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Masa inkubasi (masuknya virus ke tubuh hingga menimbulkan gejala) rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Secara global Covid-19 telah menyebar di 215 negara dengan total kasus 19,18 juta kasus dengan tingkat kematian 3,7%. Covid-19 di Indonesia ditemukan pada awal Maret 2020 dari angka 2 kasus, hingga kini (Agustus 2020) mencapai 125.396 kasus dengan total meninggal 5.723 kasus.

Covid-19 menular melalui droplet yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi, kemudian menghirup droplet yang mereka keluarkan. Gejala yang sering terjadi yaitu panas badan/demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala berat dapat berupa sesak nafas, nyeri dada dan gagal multi-organ.

Kelompok rentan merupakan orang yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, penyakit ginjal, liver, ibu hami, ibu menyusui dan anak dibawah umur dua tahun. “Memiliki risiko gejala yang lebih berat dibandingkan kelompok yang tidak rentan,” ujar Ina.

Mengapa harus waspada Covid-19?

Masyarakat perlu waspada, karena Covid-19 merupakan virus baru. “Kalau perang kita harus tahu musuh kita, apa kelebihan dan kekurangannya. Sehingga kita dapat mengambil langkah tepat dalam menghadapinya,” ujar alumnus Magister Kesehatan Masyarakat UI ini. Covid-19 juga perlu diwaspadai karena belum ada obat dan vaksinnya, banyak terjadi kasus orang tanpa gejala (OTG), berpotensi mengalami lonjakan pasien, mengganggu pelayanan kesehatan rutin, dan Indonesia merupakan daerah rawan bencana.

Lantas kapan Covid-19 akan berakhir?. Belum ada ahli yang bisa memastikan, organisasi kesehatan dunia (WHO) menyatakan pandemi ini akan berlangsung lama dan berpotensi menjadi endemis (menetap dalam jangka waktu lama).

Bagaimana penerapan protokol kesehatan di Ponpes?

Penerapan protokol kesehatan di Ponpes dilakukan dengan dasar hukum dan panduan: 1) SKB 4 Menteri (Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada TA. 2020/2021 dan tahun akademin 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 (tanggal 15 Juli 2020); 2) Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19; 3) Kepmenkes No. HK. 01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19; 4) Penyesuaian kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kemdikbud, Kemenkes, Kemenag, BNPB, Kemendagri (7 Agustus 2020); dan 5) Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 di RT/RW/Desa (Kemenkes, 2020).

Saat ini, zona kuning dan hijau dapat menerapkan proses pembelajaran tatap muka di sekolah/ madrasah. Syarat yang harus dipenuhi adalah mendapatkan perijinan dari Pemda atau Kanwil Kemenag setempat, memenuhi semua daftar periksa berisi kesiapan menerapkan protokol kesehatan terakhir orang tua harus setuju penerapan pembelajaran tatap muka.

Madrasah dan sekolah yang berada di zona hijau dan kuning, penerapan KBM tatap muka dilakukan secara bertahap. Bagi sekolah/ madrasah dengan kapasitas asrama dibawah atau sama dengan 100 peserta didik berlaku masa transisi (dua bulan pertama), bulan pertama 50% dan bulan kedua 100%. Sedangkan madrasah/ sekolah dengan kapasitas asrama diatas 100 peserta didik menerapkan masa transisi bulan pertama sebesar 25%, bulan kedua 50%, bulan ketiga 75%, dan bulan keempat 100%.

Protokol kesehatan tatap muka sebagai berikut: 1) Jaga jarak peserta didik dalam ruang kelas 1,5 meter, maksimal peserta 18 orang untuk pendidikan dasar pendidikan dan menengah, maksimal peserta 5 orang untuk pendidikan sekolah luar biasa (SLB) dan pendidikan anak usia dini (PAUD); 2) Menerapkan 3M, yaitu tidak lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan tetap jaga jarak minimal 1,5 meter; 3) Kondisi medis sehat, tidak ada gejala Covid-19 dan komorbid (penyakit penyerta) terkontrol; 4) Kantin boleh beroperasi setelah dua bulan masa transisi dengan menerapkan protokol kesehatan; 5) Olah raga diperbolehkan setelah dua bulan masa transisi; 6) Kegiatan diluar belajar mengajar seperti pengenalan lingkungan sekolah dan pertemuan orang tua setelah dua bulan masa transisi.

Persyaratan penyelenggaraan KBM Ponpes

Ponpes dapat melaksanakan proses KBM dengan syarat: 1) Membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19; 2) Memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan; 3) Surat keterangan aman Covid-19 dari Satgas Covid daerah/Pemda; 4) Pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan; dan 5) Berkoordinasi dengan Gugus Tugas/Satgas Covid daerah dan Dinas Kesehatan setempat.

Kegiatan rutin harian dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan dengan kegiatan:

• Ponpes melakukan kebersihan ruangan dan lingkungan secara berkala dengan desinfektan terutama pada area yang sering digunakan bersama.
• Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan hand sanitizer.
• Memasang pesan-pesan kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat yang strategis.
• Membudayakan 3M dan etika batuk/bersin yang benar.
• Bagi warga Ponpes yang tidak sehat/riwayat perjalanan ke daerah terjangkit dalam 14 hari.
• Tidak menggunakan peralatan bersama-sama.
• Melakukan kegiatan meningkatkan daya tahan tubuh.
• Pemeriksaan kesehatan minimal seminggu sekali.
• Menyediakan ruang isolasi yang terpisah dengan kegiatan pembelajaran.
• Melakukan ibadah ritual keagamaan dengan protokol kesehatan.
• Memperhatikan kesehatan dan kebersihan dapur umum.
• Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari serta melakukan pembersihan filter AC.
• Sebelum masuk kelas setiap santri diperiksa suhu tubuhnya.
• Tamu harus dibatasi, yang diperbolehkan orang tua atau saudara kandung yang benar-benar mendesak untuk bertemu. (FF/Lines)

Jakarta (13/8) – Situasi terbatas akibat wabah Covid-19 yang terjadi tidak boleh menyurutkan semangat membentuk generasi unggul, hal ini diungkapkan Ketua DPP LDII Chriswanto Santoso dalam web seminar bertajuk “Membentuk Pondok Pesantren Sehat di Era Pandemi Covid-19” yang digelar hari ini (10/08).

Seminar online yang dihadiri para pengasuh Pondok Pesantren, pimpinan Boarding School, pengelola Ponpes Pelajar dan Mahasiswa (PPM) di lingkungan LDII, Satgas Covid-19 LDII Provinsi se-Indonesia, serta pengurus DPP LDII dari keseluruhan 34 propinsi bahkan luar negeri berjumlah sebanyak 324 titik lokasi.

Membahas pandemi Covid-19 yang belum dapat berhenti dalam waktu dekat menurut para ahli, menjadi keprihatinan bersama yang perlu antisipasi. Melalui seminar online ini, diharapkan narasumber bisa saling berbagi gagasan bagaimana mengelola pondok pesantren agar memiliki standar protokol kesehatan yang jelas, hal ini ditegaskan oleh Chriswanto Santoso saat pembukaan acara.

“Di era pandemi, meskipun sekolah umum masih belum full melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka, pondok pesantren berdasarkan keputusan Menteri Agama telah mengijinkan sebanyak 8.085 Ponpes membuka pondoknya untuk menerima santri dalam proses KBM,” ujar Chriswanto.

Sistem pendidikan pondok pesantren tidak bisa disamakan dengan sekolah umum, harus ada interaksi bersama antara kyai dan santri, santri dan santri, atau pembimbingnya. Karakter pondok itu yang menjadi tantangan bagi pondok menghadapi pandemi covid-19. Pondok pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu kauniyah saja, namun juga merupakan tempat pembinaan karakter dan mental dengan penerapan pada kehidupan sehari-hari.

Pembinaan tidak boleh berhenti, sementara di beberapa berita sudah muncul kasus penularan wabah di beberapa pondok pesantren, karena itu perlu memunculkan statement protokol kesehatan yang jelas agar pondok pesantren tetap terjaga kesehatannya. “Ini yang perlu diantisipasi agar kegiatan belajar mengajar terus berjalan,” kata Chriswanto.

Webinar yang digelar ini diharapkan memunculkan langkah-langkah yang bisa diadopsi untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus Covid-19 pada pondok pesantren di seluruh tanah air. Panduan-panduan yang dikemukakan oleh para narasumber agar menjadi evaluasi dan dijadikan solusi terbaik bagi pengelola pondok, pengurus, serta pembimbing santri untuk mewujudkan pondok pesantren yang sehat bagi santri.

Protokol kesehatan yang hingga kini tidak kurang disampaikan dari pemerintah, meski sudah disebarluaskan juga di lingkungan pondok pesantren, tapi belum menjadi standar umum secara keseluruhan. Ponpes harus terus berjalan, tapi perlu panduan bersama yang seragam. “Karenanya diharapkan ada pemerataan informasi, salah satunya menghilangkan gap perception yang berbeda. Juga menghindarkan adanya gap digital, bahkan pondok pesantren sekarang menerapkan proses digital, tujuannya menciptakan santri yang berkualitas, berkarakter, dan terjaga kesehatannya,” kata Chriswanto.

Sejalan dengan hal itu, narasumber yang hadir mewakili Kementerian Agama, Basnang Said dari perwakilan Dirjen Pendidikan Islam, mengatakan, meskipun sudah ada perijinan langsung dari Menteri Agama, ponpes tetap menghadapi masa adaptasi dan penyesuaian pola hidup di masa pandemi covid-19 ini, salah satunya seperti harus vakum lama dari kegiatan belajar mengajar atau pemulangan santri agar tidak terjadi penyebaran lebih lanjut.

Dari Kemenag, Basnang menambahkan, upaya yang dilakukan berdasarkan data EMIS atau sistem rekapitulasi data pokok pendidikan Islam yang dimiliki Kemenag, yakni pondok pesantren yang terdaftar akan menerima bantuan dari pemerintah sebesar 2,5 Triliun.

Rincian bantuan tersebut yakni berupa bantuan operasional kepada pesantren, baik penyelenggara pendidikan atau pesantren kesatuan pendidikan, bantuan pembelajaran secara daring, insentif bagi tenaga pengajar dan pendidik di lingkungan pesantren, serta dukungan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan sarana dan prasarana untuk memenuhi protokol kesehatan. “Kemenag tidak bekerja sendiri, tapi juga bekerjasama dengan Kementerian PUPR, Kemensos, Kementerian Desa, dan Gugus Tugas Covid-19, serta Pemerintah Daerah,” ujar Basnang.

Pelaksanaan program tersebut tentunya menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi di setiap pondok pesantren.  Basnang mengatakan agar ponpes secara internal bekerjasama dengan aparat kesehatan dan gugus tugas covid-19 di sekitarnya.

“Aturan yang disampaikan oleh pemerintah, tidak sulit diterapkan di pondok pesantren, karena ponpes memiliki pola hidup yang menganut kepatuhan kepada kyai atau pimpinan ponpes, “ kata Basnang. (FF/N/Lines)

Jakarta (13/8). Pondok pesantren (Ponpes) merupakan lembaga pendidikan yang unik. Ponpes tak hanya mencetak SDM berkualitas dari sisi kognitif namun juga karakter, dengan sosok kyai sebagai guru sekaligus panutan. Santrinya pun mulai dari puluhan hingga puluhan ribu. Pesantren juga dibiayai secara swadaya. Saat terjadi pandemi, posisi ponpes sangat rentan, tatanan yang sudah terbangun selama ratusan tahun bisa rusak dalam sekejap.

Hal itu mendorong DPP LDII menggelar webinar pada 10 Agustus 2020, dengan tema “Menjadi Pondok Pesantren Sehat pada Era Pandemi Covid-19”. Acara ini menghadirkan Kasubdit Pendidikan Pesantren Kementerian Agama Dr. H. Basnang Said. S.AG, M.Ag, Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan, Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dr. Ina Agustina Isturini, MKM. Keduanya mewakili lembaga pemerintah.

Sementara dari institusi ponpes diwakili Ketua Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama yang juga staf khusus Presiden bidang Keagamaan, KH. Abdul Ghafar Rozin dan dr. Dani Pramudya, Sp.EM, Satgas Covid-19 LDII selaku Koordinator Tim Kesehatan Ponpes Minhajurrosyidin. Webinar ini juga menghadirkan peneliti pandemi dr Griffith University Australia, dr. Dicky Budiman, M.Sc, PH. PhD (Can). Tampil sebagai moderator Redaktur Republika Online (ROL) Nashih Nasrullah.

Dalam sambutannya, Ketua DPP LDII Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc, mengatakan acara tersebut diikuti oleh 337 pribadi dan lembaga yang mewakili pondok pesantren, pondok pesantren pelajar dan mahasiswa (PPPM), boarding school, Satgas Covid-19 LDII, serta beberapa Satuan Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Peserta tersebar di Indonesia hingga mancanegara.

“Menurut para ahli, pandemi ini belum dapat berhenti dalam waktu dekat dan menjadi keprihatinan bersama yang perlu antisipasi. Melalui seminar online ini, diharapkan narasumber bisa saling berbagi gagasan bagaimana mengelola pondok pesantren agar memiliki standar protokol kesehatan yang jelas,” ujar Chriswanto Santoso saat pembukaan acara.

Penyebaran Covid-19 juga perlu diantisipasi karena Kementerian Agama telah mengizinkan 8.085 pesantren untuk beraoperasi kembali dan menerima santri, “Sistem pendidikan pondok pesantren tidak bisa disamakan dengan sekolah umum, harus ada interaksi bersama antara kyai dan santri, santri dan santri, atau pembimbingnya. Karakter pondok itu yang menjadi tantangan bagi pondok menghadapi pandemi covid-19,” ujar Chriswanto. Pondok pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu kauniyah saja, namun juga merupakan tempat pembinaan karakter dan mental dengan penerapan pada kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, jangan sampai Covid-19 itu mengakibatkan pembinaan SDM umat Islam di pesantren-pesantren terhenti, “Ini yang perlu diantisipasi agar kegiatan belajar mengajar terus berjalan. Umat Islam harus menemukan cara agar kegiatan ponpes terus berjalan. Dan para kyai, guru, dan para santri bisa terus belajar dengan aman, nyaman, dan terjaga kesehatannya,” kata Chriswanto.

Harapannya, webinar yang dihelat DPP LDII memunculkan langkah-langkah yang bisa diadopsi untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus Covid-19, pada pondok pesantren di seluruh tanah air. Panduan-panduan yang dikemukakan oleh para narasumber agar menjadi evaluasi dan dijadikan solusi terbaik bagi pengelola pondok, pengurus, serta pembimbing santri untuk mewujudkan pondok pesantren yang sehat bagi santri.

Sejalan dengan hal itu, narasumber Basnang Said dari Dirjen Pendidikan Islam, Kemenag mengatakan, meskipun sudah ada perizinan langsung dari Menteri Agama Fachrul Razi, ponpes tetap menghadapi masa adaptasi dan penyesuaian pola hidup pada masa pandemi covid-19 ini, “Untuk itu pesantren-pesantren yang terdaftar dalam data Kemenag akan memperoleh bantuan dari pemerintah sebesar Rp2,5 triliun,” ujar Basnang.

Rincian bantuan tersebut yakni berupa bantuan operasional kepada pesantren, baik sebagai penyelenggara pendidikan atau sebagai satuan pendidikan, bantuan pembelajaran secara daring, insentif bagi tenaga pengajar dan pendidik di lingkungan pesantren, serta dukungan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan sarana dan prasarana untuk memenuhi protokol kesehatan. “Kemenag tidak bekerja sendiri, tapi juga bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kemensos, Kementerian Desa, dan Gugus Tugas Covid-19, serta Pemerintah Daerah,” ujar Basnang.

Pelaksanaan program tersebut tentunya menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi di setiap pondok pesantren. Basnang mengatakan agar ponpes secara internal bekerjasama dengan aparat kesehatan dan gugus tugas covid-19 di sekitarnya. (*)