Jakarta (25/1). Hari gizi nasional menemukan momentumnya pada tahun ini. Di saat wabah virus corona melanda dunia, Indonesia perlu kembali membenahi hal yang mendasar dalam berbangsa dan bernegara, yakni memajukan kesejahteraan umum.
“Tujuan bernegara dan berbangsa sangat jelas dalam Pembukaan UUD 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum, kini bangsa Indonesia sedang diuji dengan wabah. Ini mengingatkan pentingnya ketahanan keluarga, salah satunya edukasi mengenai gizi,” papar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso.
Bukti keseriusan pemerintah dan masyarakat perihal gizi, menurut Chriswanto pada 1984 pemerintah mencanangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), lalu diteguhkan kembali oleh pemerintah pada 1986. Bahkan pada 2001, ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah pada 13 Juni 2001.
“Sayangnya, Posyandu sudah tak populer dulu lagi, padahal dulu banyak sukarelawan kesehatan Posyandu. Mereka memberikan penyuluhan kesehatan ibu dan anak, melayani vaksinasi, hingga deteksi dini kasus-kasus malagizi dan kekurangan gizi pada bayi dan balita,” ujar Chriswanto.
Ketika Posyandu tak lagi populer, menurut Chriswanto salah satu tools untuk edukasi kesehatan kepada masyarakat yang paling bawah turut hilang pula. Padahal edukasi gizi tersebut sangat penting, “Dengan edukasi gizi, masyarakat menjadi tahu makanan yang bergizi tak harus mahal. Selain protein hewani terdapat protein nabati yang relatif terjangkau,” imbuhnya. Di sini pula pentingnya interaksi antara para ibu dan penyuluh kesehatan, yang dulunya terdapat di Posyandu.
Melihat strategisnya posisi ibu dalam ketahanan gizi keluarga, menurut Chriswanto, sejak 1997 pihaknya telah rutin menggelar seminar wanita untuk pemberdayaan perempuan, “Manajemen rumah tangga dan edukasi mengenai kesehatan serta gizi selalu menjadi bahasan utama,” imbuhnya.
Sejalan dengan Hari Gizi Nasional, Chriswanto mengingatkan saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami lompatan sejak era reformasi, kasus stunting dan malagizi masih tinggi, “Bila mengutip standar WHO, prevalensi stunting di bawah 20 persen, sementara data Kementerian Kesehatan pada 2019, kasus stunting nasional mencapai 27,67 persen,” ujarnya.
Menurutnya, kasus kekurangan gizi atau pemahaman gizi yang rendah, menjadi ujian besar saat wabah Covid-19 menyerang secara global. Dengan APBN yang semakin meningkat seharusnya standar gizi dan kesehatan masyarakat turut meningkat.
Senada dengan Chriswanto, Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Singgih Januratmoko mengingatkan pemahaman gizi yang baik, turut mendorong peningkatan imun masyrakat, “Pemerintah telah mengkampanyekan konsumsi minimal dua butir telur sehari untuk meningkatkan imun selama pandemi,” ujar Singgih.
Kebijakan tersebut ditunjang dengan terjangkaunya harga telur, “Bahkan harga daging ayam juga kian terjangkau sebagai sumber protein hewani. Namun bila kesadaran mengenai gizi rendah, protein hewani yang kian terjangkau itu menjadi tak berarti,” imbuhnya.
Kebijakan pemerintah tersebut, juga turut menggerakkan ekonomi, terutama pada bidang peternakan unggas rakyat, “Saat ini ada 15 juta orang menggantungkan hidupnya pada bisnis peternakan unggas,” ujar Singgih yang juga Ketua DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar).
Singgih mengatakan, isu utama memerangi wabah, saat ini adalah keberadaan vaksin Covid-19. Namun jumlah vaksin global masih rendah, sementara permintaan tinggi, “Yang bisa dilakukan pemerintah saat ini mengimpor vaksin sembari berupaya membuat vaksin di dalam negeri,” ujarnya.
Antara kecukupan vaksin dan permintaan yang tak imbang itu, menurut Singgih, langkah yang realistis saat ini bergantung kepada efektifitas program tes, telusur, isolasi, dan karantina yang ditunjang strategi 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilisasi, menjauhi kerumunan). Selain 5 M itu, masyarakat harus mulai mengkonsumsi gizi yang seimbang.
Baik Chriswanto dan Singgih mengingatkan, memerangi wabah, salah satunya dengan meningkatkan gizi dan imun. Untuk itu, pemahaman yang baik mengenai makanan bergizi sangat diperlukan, “Dan itu menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk Ormas Islam,” pungkas Chriswanto.
Editor : ZFR Lines
