Sabtu (31/01), Ulama dan tokoh agama kabupaten Bima, NTB mengunjungi pondok pesantren (Ponpes) LDII Wali barokah, Kediri. Kehadiran rombongan Ulama yang dipimpin kepala kantor kementerian agama Kabupaten Bima Drs. H. M. Saleh Karim disambut hangat oleh Ketua Ponpes Wali barokah KH. Soenarto, M, Si dan didampingi jajarannya.

Pada kesempatan kali ini KH. Soenarto mengajak para rombongan kabupaten Bima mengelilingi di sekitar ponpes Wali Barokah. Melihat kemegahan dan segala aktifitas kegiatan di dalam Ponpes Wali Barokah H. Saleh Karim. Ia memuji suasana pondok yang riuh dengan  aktifitas santri-santrinya yang begitu tertib dan disiplin. Dari hal terkecil, sandal santri yang tertata rapi di latar masjid, santri berjalan dengan tertib, pakaian santri yang rapi sesuai syariat dan lingkungan yang bersih.

Setelah berkeliling Ponpes Wali Barokah, para rombongan mengunjungi perpustakaan Majelis Taujih Wal Irsyad yang selama ini sebagai tempat rujukan dan kajian para Ulama LDII lengkap dengan Al Hadits Kutubus sittah dan hadits besar lainnya. Di perpustakaan Majelis Taujih Wal Irsyad, Syeikh Abdul Aziz Ridwan memaparkan kurikulum dan manajemen pembinaan ponpes Wali Barokah di hadapan para rombongan.

Syeikh Abdul Aziz Ridwan di dalam pemaparannya mengatakan, dasar kurikulum Ponpes Wali Barokah adalah mencetak para dai pemula sebanyak-banyaknya. Agama Islam di zaman sekarang terus dihujani kultur negara Barat. Generasi muda lebih mengidolakan artis-artis negara Barat dibanding para Nabi. Tidak hanya itu mereka berusaha merusak Islam dengan cara beradu argumen (perang urat syaraf) lewat opini maupun tulisan yang tersebar di media online. Apalagi mereka penguasa di bidang teknologi dan informasi.

“ini artinya kondisi agama Islam dalam keadaan genting.  Ini yang harus kami benahi  yang sifatnya segera, artinya tidak bisa ditunda lagi untuk masyarakat awam. Kami membentuk para dai dengan mengajari mereka tentang basis Islam. Mencetak dai pemula cukup dua tahun tanpa harus menunggu puluhan tahun. Kalau ditunda, ibarat sebuah perahu yang akan tenggelam,” tutur Syeikh Abdul Aziz Ridwan.

Gagasan inilah yang menjadi acuan dasar kurikulum Ponpes Wali Barokah. Sebelum menjadi santri ponpes Wali Barokah, para santri menjalani tes. Tes pertama, para santri mengikuti pembelajaran etika seorang murid. Mereka harus dibersihkan dari sifat jelek sehingga hati mereka bersih. Kalau hati mereka bersih maka di dalam perilakunya berhias sifat yang baik-baik. Ibarat orang yang akan melaksanakan ibadah salat maka harus dibersihkan dulu dengan berwudu. Begitu juga didalam mencari ilmu, sebelum menerima ilmu mereka harus bersih hatinya.

Tes Kedua, Pembelajaran ilmu pegon (menulis arab melayu). Mencari ilmu itu tidak cukup hanya di hafalkan namun harus ditulis, sehingga kalau nanti mereka lupa ilmunya bisa dibuka lagi catatan tulisannya.  Kemudian dites kemampuan baca Alquran dengan fasih dan sesuai dengan makhrad tajwidnya.

Kurikulum Ponpes Wali Barokah terbagi empat kelas tahapan. Pertama,  Kelas Lambatan, para santri didikte agar bisa memaknai (menulis) dan memahami ilmu  Alquran dan Alhadits himpunan. Kelas lambatan dilaksanakan selama enam bulan dan mereka menerima ilmu secara runut tanpa dikurangi dan tidak melebar sehingga para santri bisa memahami.

Kedua, Kelas Cepatan, setelah santri lulus di kelas lambatan santri mengikuti tahapan berikutnya yakni kelas cepatan. Materi kelas cepatan tetap sama yakni makna Alquran namun penerapannya berbeda karena membahas masalah hukum-hukum muamalah, ibadah, ahli waris dan yang lain-lain. Untuk kelas cepatan ini para santri harus mengikuti selama satu tahun.

Ketiga, Kelas Tambahan. Di kelas tambahan para santri dilatih menjadi dai yang berkarakter dan mampu memanajemen masalah perekonomian selama tiga bulan. Para santri juga dibekali wawasan kebangsaan  sehingga tidak meninggalkan budaya tanah air dan terhindar dari sikap radikal. “Kami bisa contohkan penyebaran Islam yang berada di negara Eropa. Penyebaran mereka sangat cepat tapi hilangnya juga cepat, bisa kita lihat banyak masjid-masjid di sana sekarang dijadikan museum. Yang mereka lakukan hanya ngebom sana ngebom sini, mereka berdakwah dengan cara kekerasan,” ungkap Syeikh Abdul Aziz Ridwan.   

Keempat, Kelas Ujian. para santri selama empat bulan akan menjalani masa ujian dan tes yang selama ini mereka mendapatkan ilmu di ponpes Wali Barokah. Tidak hanya di uji saja akan tetapi mereka juga dilatih kemandiriannya sehingga mereka bisa tampil secara matang di dalam masyarakat.

Setelah mereka lulus dengan runtutan tahapan kelas tersebut, mereka akan ditugaskan dan dikirim di seluruh penjuru tanah air. Mereka akan ditugaskan minimal selama satu  tahun.  Dan setiap bulannya Ponpes Wali Barokah meluluskan dai antara 400-500 orang yang akan disebar di seluruh penjuru tanah air, untuk menyebarkan dasar ilmu agama Islam.

Setelah menyimak paparan kurikulum ponpes Wali Barokah, Kasubag Kesra Agama dan Kebudayaan Kabupaten Bima Syahrul Achmad, S. Ag, M. Hum terkagum-kagum. Menurutnya, apa yang dipaparkan pengurus Ponpes Wali Barokah yang diajarkan santrinya selama dua tahun ini sama seperti materi kuliahnya S1 selama empat tahun di salah satu Universitas di Makassar. Yang berbeda, Selama empat tahun kami tidak mendapatkan ilmu dasar-dasar agama Islam.

“Kami (para rombongan) di sini melihat secara nyata, ternyata informasi tentang LDII yang katanya sesat ternyata tidak sama seperti yang saya terima. Jauh sekali fitnah-fitnah yang diterima LDII selama ini. Saya kira itu ada kepentingan lain didalam fitnah tersebut,” ungkap Syahrul Achmad.

Hal serupa juga diungkapkan Ulama kabupaten Bima sekaligus ketua pimpinan Ponpes Al-Husainy Drs. H. Ramli Ahmad, M. AP. Menurutnya setelah mengamati kegiatan santri-santri dan manajemen Ponpes Wali Barokah rasanya menemukan suatu kebenaran yang selama ini dicarinya. “Setelah mengelilingi Ponpes Wali Barokah, saya tidak menemukan fitnah-fitnah atau statement negatif tentang LDII sampai saat ini, detik ini. LDII sesatnya dimana? Bahkan saya setelah masuk di perpustakaan Majelis Taujih Wal Irsyad semua rujukan Hadits Khutubussittah sudah jelas semua. Seharusnya saya belajar disini,” ungkap H. Ramli Ahmad.

Ketika masuk kedalam masjid, lanjut H. Ramli Ahmad, terkejut saat mau melaksanakan salat Dzuhur melihat ribuan santri duduk dengan tertib sambil membaca Alquran (seperti suara lebah) menunggu iqomah  berkumandang. “Saya rasanya berada di tengah-tengah para Malaikat,” ungkap H. Ramli Ahmad.

Sebelum meninggalkan Ponpes Wali Barokah, Drs. H. Saleh Karim berpesan bahwa oleh-oleh dari Ponpes Wali Barokah akan kami bawa pulang dan kami sampaikan ke masyarakat Bima untuk mengklarifikasi ini semua tentang LDII.  (Sofyan Gani)

source:ldii.co.id

Jakarta (8/1). Jajaran pengurus DPP LDII menemui Presiden Joko Widodo di istana negara pada Kamis (8/1). Dalam pertemuan tersebut Joko Widodo mendukung program kerja LDII yang ingin membangun SDM yang profesional religius dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan DPP LDII merupakan wujud kemitraan antara ormas dengan pemerintah dalam konsep masyarakat madani. Dalam pola ini, ormas dan ormas Islam di Indonesia, membantu berbagai program pemerintah yang tak dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Hal yang tak dapat dijangkau pemerintah itulah yang diisi oleh ormas, semisal dalam pendidikan, pembentukan karakter bangsa, kesehatan, ekonomi, dan berbagai bidang lainnya.

Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal terkait apa yang sudah dilakukan DPP LDII, antara lain mengenai ICT, SDM profesional religius, deradikalisasi, pembentukan karakter bangsa, dan lembaga keuangan syariah. Presiden Joko Widodo mengakui negara-negara tetangga khawatir terhadap kemampuan SDM Indonesia. “Mereka khawatir bila bangsa Indonesia menguasai pasar negara lain di Asia. Contohnya saja, saat ini pengusaha Indonesia sukses mendirikan peternakan di Myanmar,” ujar Joko Widodo.

Menurut presiden yang akrab disapa Jokowi ini, apa yang telah dilakukan oleh LDII akan memperkuat posisi bangsa Indonesia, di tengah dinamika politik dan ekonomi global. Bila bangsa Indonesia makmur, karakternya kuat, dan religius, maka negara Indonesia pun menjadi kuat. Inilah yang membuat bangsa Indonesia ditakuti oleh bangsa lain. Apalagi Indonesia akan menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), di mana perputaran barang dan jasa dikurangi hambatannya oleh masing-masing anggotanya. Tentunya pemerintah membutuhkan bantuan seluruh elemen masyarakat, termasuk LDII, untuk meningkatkan daya saing dan kualitas SDM.

Presiden Joko Widodo juga senang LDII berperan aktif dalam deradikalisasi umat Islam. LDII telah bekerja sama dengan PBNU, melakukan dakwah yang menyejukkan dan menolak radikalisme. Dalam pelatihan juru dakwah, LDII bekerja sama dengan MUI, PBNU, dan universitas Islam lainnya untuk menyajikan dakwah yang penuh toleransi, agar kehidupan beragama masyarakat kian kondusif. Dengan demikian bibit radikalisme sulit tumbuh, sebagaimana ISIS di Timur Tengah.

Terkait fenomena Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), ideologi Islam radikal tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, namun Indonesia bukan negara Islam. “Indonesia juga diajak oleh negara-negara Islam lainnya untuk memerangi ISIS, tapi konstitusi negara kita melarang Indonesia ikut ambil perrang di negara lain,” ujar Joko Widodo. Indonesia selalu mendukung dan berperan aktif dalam perdamaian dunia, sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945.

Sementara itu, di bidang Information Communication Technology (ICT), Presiden Joko Widodo mendukung langkah LDII yang telah memulai Gerakan Internet Sehat (GIS) sejak 2008. GIS LDII bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang dikerjakan oleh LDII mulai tingkat nasional hingga tingkat kabupaten/kota. Gerakan ini menurut Joko Widodo mampu menyelamatkan akhlak bangsa, dari pornografi. Mencegah industri pornografi hanya bisa dilakukan dengan dakwah dan gerakan penggunaan internet secara sehat. “Saya hanya menyayangkan, situs-situs besar milik bangsa Indonesia malah dibeli investor asing, sehingga situs atau toko online itu seperti kehilangan nasionalismenya,” ujar Joko Widodo.

Joko Widodo dalam kesempatan itu mendukung program kerja LDII, dan mempersilakan bekerja sama dengan kementerian Kabinet Kerja, sesuai dengan bidangnya. Ia menekankan juga kerja sama antar ormas Islam dan pemerintah merupakan penguatan demokrasi, “Islam dan demokrasi di Indonesia menjadi role model negara-negara dunia. Dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, namun mampu menjalan demokrasi,” papar Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo pada akhir pertemuan itu menyanggupi permintaan DPP LDII untuk hadir dalam seminar lembaga keuangan ekonomi syariah, dalam penguatan ekonomi syariah. Ia mendukung gerakan ekonomi syariah, karena sistem ekonomi syariah adalah bentuk hubungan ekonomi yang paling adil dibanding sistem ekonomi lainnya, baik untuk usaha maupun perdagangan.

Sementara itu usai bertemu dengan presiden, Ketua Umum DPP LDII Prof Dr KH Abdullah Syam, M.Sc menyatakan pembicaraan dengan Presiden Jokowi terfokus pada persoalan sumber daya manusia (SDM). “Baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, diklat-diklat. Dan itu dikerjasamakan tidak hanya LDII sendiri, tapi dengan ormas Islam lainnya, dan dengan instansi pemerintah terkait,” kata Abdullah.

Dia mencontohkan soal internet sehat. LDII bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk membangun masyarakat yang menggunakan internet secara sehat. “Itu salah satu bagian dari peningkatan kualitas SDM,” katanya. Kedua, lanjut dia, dibicarakan juga dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) 2015. Dia mengaku, LDII sudah menyiapkan SDM untuk bisa bertahan dalam MEA itu. “Tentang itu kita persiapkan ke arah sana tapi bangun dulu persepsi. Misalnya melalui seminar, tingkat Asean,” katanya.

LDII juga kata Abdullah, meminta Presiden Jokowi untuk membuka seminar soal ekonomi syariah pada September nanti.  Abdullah mengaku, ekonomi syariah ini bukan saja masalah Islam. Dia mengaku sudah bertemu dengan tokoh-tokoh agama lain, yang juga menyatakan bahwa konsep syariah ini yang adil karena menguntungkan semuanya. Dia mengatakan, seminar itu terkait penguatan ekonomi syariah. “Karena hal ini juga dilaporkan pada bapak presiden, masalah ekonomi syariah bukan atribut Islam. Tapi atribut semua agama,” katanya. (Eko/Ied/Riyan/LINES)