Jakarta, 28 April — Pasca Musyawarah Nasional, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) langsung mengambil langkah konkret dalam mendukung pembangunan desa.
Dalam audiensi bersama Yandri Susanto di kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, LDII mengajukan delapan desa binaan tematik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, menjelaskan bahwa usulan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan Menteri Desa saat menghadiri kegiatan silaturahmi Syawal di Banten beberapa waktu lalu. “Kami menindaklanjuti arahan tersebut dengan menyiapkan delapan desa binaan tematik yang siap dikembangkan,” ujarnya.
Delapan desa yang diusulkan tersebar di sejumlah pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Sulawesi. LDII, menurut Dody, telah melakukan koordinasi intensif dengan pengurus daerah serta pemerintah desa untuk memetakan potensi unggulan sekaligus menyiapkan sumber daya penggerak di masing-masing wilayah.
Ia menegaskan kesiapan organisasinya untuk segera menjalankan program pembinaan ketika kepercayaan diberikan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Desa Yandri Susanto memberikan apresiasi dan menilai LDII sebagai mitra strategis dalam pembangunan desa.
Ia menekankan pentingnya penyusunan peta jalan bersama guna memastikan pengelolaan desa binaan berjalan terarah dan berkelanjutan. “LDII kami dorong untuk menyusun roadmap yang nantinya akan dikelola bersama Kemendes,” ujarnya.
Langkah ini juga merupakan bagian dari implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya antara pemerintah dan LDII, dengan fokus pada peningkatan kemandirian desa. Yandri menilai LDII telah menunjukkan komitmen nyata melalui berbagai program di lapangan, termasuk dalam penguatan ketahanan pangan dan pengembangan sumber daya manusia.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut turut disoroti tantangan besar yang masih dihadapi desa-desa di Indonesia, khususnya terkait akses teknologi komunikasi. Kementerian Desa mencatat masih ada sekitar 3.000 desa yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi (blank spot), yang dinilai menjadi hambatan serius dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Kolaborasi antara LDII dan pemerintah diharapkan mampu menjadi langkah strategis dalam mendorong desa-desa di Indonesia menjadi lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing di masa depan.***
